Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat dihubungkan dengan UU.No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Alasan pentingnya penegakan hukum yaitu karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Dengan banyaknya kasus tindak pidana pajak yang terjadi, maka hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Jawa Barat ; Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat ; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tentang pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak Polda Jabar, DJP Jawa Barat, dan PT. Mekaleksa Era Karya yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pertama penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan masih terlalu longgar, sehingga tidak ada efek jera yang dirasa oleh para pelaku tindak pidanaperpajakan tersebut. Kedua, kendala yang dihadapi oleh aparatur penegak hukum yang begitu banyak menyebabkan kasus pidana perpajakan seperti fenomena gunung es. Ditambah UU. No. 16 Tahun 2009 tentang KUP belum diterapkan secara maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dibantu Polri adalah dengan cara meningkatkan jalur koordinasi agar tidak terjadinya kesenjangan data pelaku pidana perpajakan. Sehingga tindak pidana perpajakan dapat diadili sebagaimana mestinya