Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung

Sejalan dengan perkembangan era teknologi saat ini, transaksi keuangan syariah perlu pengkajian lebih dan inovasi terhadap produk dan akad yang digunakannya. Alasannya, akad yang telah ada tidak mampu lagi merespon banyaknya persoalan kebutuhan umat. Bentuk akad tunggal sudah tidak mumpuni dalam mengimbangi kebutuhan ekonomi kontemporer, sehingga kombinasi akad menjadi keniscayaan yang diterapkan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme konsep multi akad yang diterapkan dalam produk kartu kredit milik Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandung yang dinamakan BSI Hasanah Card dan untuk mengetahui penerapan dari multi akad dalam kartu kredit milik BSI di BSI KC Bandung berdasarkan kacamata hukum ekonomi syariah. Multi akad dalam istilah modern disebut juga dengan hybrid contract. Sedangkan menurut literatur fikih muamalah dikenal dengan al-‘uqud al-murakkabah yang artinya himpunan dua akad atau lebih baik didalamnya terdapat gabungan maupun timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang lahir dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Konsep multi akad saat ini banyak dipakai oleh lembaga keuangan syariah, contohnya akad kafalah, qard, dan ijarah dalam kartu kredit syariah. Namun nyatanya keabsahan multi akad masih menjadi polemik diantara para ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan konsep multi akad yang terdapat pada produk BSI Hasanah Card milik Bank Syariah Indonesia KC Bandung yang selanjutnya diidentifikasi kesesuaian antara sistem pada lapangan dengan hukum baik menurut pandangan islam maupun yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukan bahwa Pertama, mekanisme produk BSI Hasanah Card milik PT Bank Syariah Indonesia KC Bandung telah mengalami pembaharuan dari sistem sebelumnya. Dimana dasar hukum yang digunakan adalah fatwa DSN MUI tentang Syariah Card. Pada akad kafalah tidak ada lagi pemungutan ujrah serta pada akad ijarah terdapat persentase sistem cash rebate kedalam empat bentuk yang berbeda. Sejatinya penggabungan tiga akad tersebut termasuk kedalam konsep multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak menciptakan nama baru. Kedua, penerapan multi akad pada BSI Hasanah Card secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sah dan diperbolehkan untuk dipraktikkan. Walaupun terdapat pembaharuan mekanisme BSI Hasanah Card dari sistem terdahulu tidak mempengaruhi keabsahan dari multi akad yang diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat resiko perbuatan melanggar syariat