Pengaruh implementasi Kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah tertinggi yang berkontribusi sebanyak sepertiga dari total pendapatan daerah di Kota Bandung, mengingat Kota Bandung merupakan wilayah yang mengandalkan sektor jasa untuk meraih pendapatan daerahnya. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung memiliki wewenang untuk mengelola pendapatan daerah tersebut. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadinya penurunan pendapatan sumber-sumber pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh secara parsial dan simultan implementasi kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai variabel X, kemudian teori penerimaan pajak daerah oleh Nick Devas sebagai variabel Y. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan yang bersifat asosiatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya: penelitian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara parsial dimensi sumberdaya memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara simultan, implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung adalah sebesar 76,3%. Maka, kesimpulan dari penelitian pengaruh implementasi kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung berpengaruh secara signifikan