Analisis atas putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi atas undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Produk Hukum Turunan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Tinjau Dari Kepastian Hukum. Tesis ini dilandaskan beberapa teori diantaranya: teori kepastian hukum yang menjelaskan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis, teori konstitusi yang menjelaskan fungsi yang khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenangwenang sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terjamin dan teori putusan yang menjelaskan Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, 1). Putusan MK dalam PUU Cipta Kerja dapat digeser dari inkonstitusional menjadi konstitusional. Hal lain yang perlu jadi perhatian adalah sekalipun pada prinsipnya kedua jenis putusan ini sama, jika ini dikaitkan dengan sifat putusan MK yang serta merta mengikat. Bukan saja pemerintah yang terikat terkait dengan tindakan hukum pascapenetapan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, melainkan juga tindakan warga negara yang menjalankan UU Cipta Kerja serta merta menjadi ikut inkonstitusional bersyarat. 2). Dalam pertimbangan hakum, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, hal tersebut dikarenakan hendak menghindari ketidak pastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan