Analisis putusan pengadilan nomor 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN.JKT.UTR tentang pencurian dengan pemberatan dihubungkan dengan pasal 85 undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akhir-akhir ini menunjukan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Pada penelitian ini menganalisis hukuman yang ditetapkan kepada Alif Akbar Alwafi bin Kardiyono yang melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 “tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Namun pada kenyataannya dalam Putusan Pengadilan No 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JKT.UTR tentang Pencurian dengan Pemberatan pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 363 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang mana pada pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isi putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JKT.UTR, tentang “Pencurian dengan Pemberatan, serta mengetahui akibat hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JKT.UTR dihubungkan dengan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep berpikir penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1), Teori “Perlindungan Masyarakat”, Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUH Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, serta analis data Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JKT.UTR, tentang Pencurian dengan Pemberatan yang dihubungkan dengan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JKT.UTR, tentang Pencurian dengan Pemberatan dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam analisis, penulis lebih melihat pada tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Akibat hukumnya anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)