Implementasi manajemen strategis pada Lembaga Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam : Studi deskriptif di Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Indonesia menerapkan tiga hukum, yaitu hukum Barat, Islam dan Adat. Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam atau yang dikenal dengan Negeri Serambi Mekkah merupakan salah satu daerah yang diberi keistimewaan sejak pengesahan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh merupakan hasil dari kebijakan daerah yang kemudian ditetapkan pada segala aspek kehidupan masyarakat Aceh, salah satunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sebagai upaya dalam memaksimalkan penegakan syariat Islam, pemerintah Aceh membentuk Lembaga Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah sendiri merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap penegakan syariat Islam dalam sistem pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah dijadikan sebagai badan lembaga yang diberikan hak dan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Wilayatul Hisbah ditugaskan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari‘at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami (1) Formulasi Wilyatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Menegakan Syariat Islam; (2) Pelaksanaan strategi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh; (3) Evaluasi strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang berorientasi pada penegakan syariat islam. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari proses observasi meliputi wawancara dan studi dokumentasi terhadap Lembaga Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Hasil Penelitian menunjukan Formulasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep POAC. Implementasi Penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh sudah berlaku sebagaimana mestinya, meskipun belum berjalan secara maksimal. Peran masyarakat sebagai pengawas juga masih kurang berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih awamnya masyarakat terhadap pelaksanaan Syari’at Islam dan disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Syari’at Islam dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui peraturan (Qanun) massih lemah terhadap pemahaman dalam pelaksanaan Syari’at Islam yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengevaluasian kinerja telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik meliputi (1) keterbukaan; (2) kejelasan fungsi; (3) pertanggung jawaban; (4) kemandirian; (5) kesetaraan dan kewajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah menerapkan manajemen strategis dalam proses pelaksanaan. Hal ini bisa dilihat dari formulasi, implementasi dan evaluasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah. Kata Kunci : Manajemen Strategis, Menegakan, Syariat Isla