Upaya pengamanan aset tanah milik Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan pemerintah daerah sehingga memberikan keleluasaan pemerintah dalam mengatur dan megurus rumah tangga dengan lebih baik. Pengamanan aset tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus berjalan secara optimal. Namun fenomena yang terjadi di Kabupaten Bekasi, pengelolaan aset/ barang milik daerah atas tanah belum dikelola dengan baik, masi banyak aset tanah milik pemerintah kabupaten Bekasi yang belum bersertifikat dan di klaim oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi yang terdiri dari tiga cara yaitu upaya pengamanan administrasi, upaya pengamanan fisik, dan upaya pengamanan hukum. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori (Suwanda, 2013) yang didalamnya terdapat tiga dimensi untuk melaksanakan upaya pengamanan aset/ barang milik daerah yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mempelajari serta memahami makna. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti melakukan penghimpunan informasi secara lengkap terkait sebuah kasus. Adapun teknik penumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan dan upaya pengamanan aset tanah milik pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi belum optimal. Dalam pengamanan administrasi dilakukan dengan melakukan inventarisasi dengan aplikasi SIMDA BMD khusus aset tanah pada KIB A, serta penyimpanan dilakukan pada brankas BPKD Kabupaten Bekasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat data aset tanah yang belum lengkap yaitu luasan tanah. Pengamanan fisik dilakukan dengan memasang plang, tanda patok, dan pemagaran, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kerusakan dan kehilangan pada plang yang telah di pasang, dikarenakan belum adanya pengawasan rutin. Pengamanan hukum, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen guna melakukan proses sertifikasi, dan terdapat tanah yang di klaim oleh pihak lain serta belum sepenuhnya aset tanah disertifikatka