Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan E-Money pada pariwisata Sariater Ciater Subang

Produk Uang Elektronik atau e-Money dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kebijakan Uang elektronik ini adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (electronic Money). E-Money adalah produk uang elektronik yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri. Dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, maka ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji ketika sebuah produk penjaminan tiket dari Pariwisata Sariater Ciater Subang yaitu e-Money yang dirilis sejak digunakannya hingga sampai saat ini belum mendapat sertifikasi Syariah dari MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan akad jaminan terhadap E-Money pada Pariwisata Sariater Ciater Subang (2) Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan E-Money pada Pariwisata Sariater Ciater Subang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis prosedur pengelolaan, pengelolaan dana, dan juga kesesuaian implementasi produk dengan prinsip Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (electronic Money), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), wawancara, dan studi kepustakaan berupa buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pelaksanaan Penjaminan kartu tiket e-Money Pariwisata Sariater Ciater Subang dapat dilakukan di beberapa Merchant Retail yang telah berkerjasama dengan pihak pengelola Pariwisata, produk ini merupakan hasil co-branding antara pihak Pariwisata Sariater Ciater Subang dengan Bank Mandiri dan BJB; kedua, Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah dari aspek mekanisme pengelolaan kartu terdapat permasalahan Syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip akad Syariah dan dari aspek mekanisme pengelolaan dana tidak terdapat masalah keSyariahan karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari pengelola yang merupakan Bank Konvensional