Perkawinan di luar administrasi pemerintah

Perkawinan di luar administrasi pemerintah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan tersebut biasa disebut dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akta autentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak istri, anak dan keluarga lainnya dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akta kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya