Sanksi Pencucian uang sebagai Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perspektif Hukum Pidana Islam

Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal, kemudian hal tersebut dikaitkan dengan alokasi pendanaan tindak pidana Terorime yang diperoleh dari hasil pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pencucian uang yang diterapkan sebagai alokasi pendanaan terorisme menurut Pasal 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 1 dan 2 serta untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang dialokasikan sebagai pendanaan terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan berdasar kepada pengkajian teori Maqhashidu Syariah dimana tujuan dari adanya penghukuman dalam Islam adalah agar mencapai sebuah kemaslahaatan dan mencegah kemadharatan bagi umat manusia. Penghukuman tindak pidana pencucian uang adalah dengan ta’zir yang mengandung Isytirak fi al-Jarimah yaitu isytirak ghair mubasyir (ikut serta tidak langsung) berupa memberikan bantuan pendanaan dengan Adanya tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai pendanaan terorisme adalah suatu yang menyalahi dan mengancam kemaslahatan masyarakat, maka penghukuman dalam Islam yang sesuai adalah dengan Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan teknik pengumpulan data menggunakan library research atau studi kepustakaan dimana cara pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, dan memahami dari berbagai literature, buku, maupun berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa seseorang yang telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan dikenakan sanksi maksimal berupa penjara palinmg lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah. selain itu dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa pencucian uang ini dikenakan dengan sanksi ta’zir dimana segala penetapan dan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada kesepakatan dan kemaslahatan umat