Pengaruh politik dalam pelarangan kawin Mut’ah di Indonesia

Peneliti mencoba menganalisis sejauh mana pengaruh politik dalam pelarangan kawin mut’ah di Indonesia, apakah sudah ada produk hukum positip terkait hal tersebut atau belum?. Selain itu dalam artikel ini juda membahas dari sisi pemahaman hukum Islam lintas madzhab Sunni dan Syiah. Dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) didaptkan beberapa kesimulan, pada dasarnya eksistensi hukum nikah mut’ah ada dua pandangan, khususnya perbedaan dari sisi pemahaman hukum antara Syi’ah dan Sunni. Dari madzhab Syiah Imamiyah kawin mut’ah adalal dibelehkan atau halal. Sedangkan menurut madzah ahlus sunnah (Sunni) hukum kawin mut’ah adalah haram. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus. Menurut beberapa hasil kajian, kawin mut’ah dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun kawin, menurut paham Sunni maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa menjadi alasan bahwa harus adanya ketentuan secara hukum positif yang melarang nikah mut’ah. Bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan kawin mu’tah di Indonesia kecuali dalam bentuk perturan bupati dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas membuat aturan larangan kawin mut’ah