Dinamika politik dalam penyusunan hukum perkawinan

Politik hukum yang tidak melihat aspirasi masyarakat telah menyebabkan adanya inkonsistensi dalam hal penerapan hukum karena adanya perbedaan antara kehendak masyarakat dengan ketentuan hukum yang berupa perundang-undangan (legislasi). Kajian ini membahas secara khusus politik hukum negara dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia yang tergambar dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Situasi politik yang mewarnai pembentukan UU Perkawinan sangat jelas memperlihatkan kecenderungan dan arah kebijakan hukum negara. Hal ini bisa dilihat dari aspek politik pembentukan hukum, aspek politik mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum), dan aspek politik penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut telah membuat hukum Islam yang dipraktekkan masyarakat Muslim Indonesia (the living laws) mengalami persoalan dengan aturan-aturan legal formal yang ditetapkan negara. Hal ini terlihat dalam UU Perkawinan yang menimbulkan persoalan norma hukum yaitu: Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2), serta Pasal 42 dan 43 ayat (1), dalam UU Peradilan Agama yaitu Pasal 50 UU No. 7/1989 dan juga Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No 3/2006 (amandemen dari pasal yang sama dari UU No. 7/1989)