Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di indonesia setelah disahkannya undang-undang ri nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut sering disebut omnibuslaw(sapu jagat). Undang-Undang ini merevisi puluhan aturan hukum yang sebelumnya sudah diberlakukan di Indonesia tak terkecuali aturan Pasal 88 Undang-Undang Nomro 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana hasil perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terkhusus buruh/pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dampak perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori perubahan hukum, teori siyasah dusturiyah dan teori ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, dimana enelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisi yang penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, Pelaksanaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah direvisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana aturan tersebut tertera dalam BAB IV Kluster Ketenagakerjaan Pasal 81 Angka (24). Kedua, Dampak Perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dapat dibuktikan dengan adanya penghapusan terhadap beberapa bagian diantaranya; Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; Upah untuk pembayaran pesangon; Upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah merupakan aspek bagaimana islam meninjau suatu kebijakan yang ada dalam sebuah peraturan/perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkhsus lembaga legislatif harus mampu menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya