Sanksi tindak pidana suap perizinan pembangunan proyek Meikarta perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg

Pemberantasan tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Banyaknya terjadi kasus suap menyuap yang dilakukan dapat menimbulkan kekhawatiran karena akan melibatkan kerugian bagi banyak pihak Sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg, 2. Sanksi tindak pidana suap perspektif Hukum Pidana Islam dan 3. Relevansi tindak pidana suap antara putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam. Peneliian ini berangkat dari penetapan hukum dalam islam yaitu Qishas diyat dan Ta’zir, penetapan jarimah dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi yang belum jelas ketentuannya (ta’zir). Inti dari jarimah adalah adanya maksud mengambil ketentuan hukum yang belum ada dalam syara melainkan diserahkan kepada ulil amri untuk memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku dan teori issue contingent model menyatakan bahwa determinan individu untuk berperilaku etis dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ini berarti, ketika lingkungan menilai bahwa gratifikasi itu lazim dan cukup etis, maka besar kemungkinan hal itu akan jadi acuan perilaku pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (library research) secara deskripttif kualitatif dengan jenis data content analysis, yaitu metode cara menganalisis dokumen atau data yang bersifat normatif yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian di antaranya yaitu sumber data primer yang merupakan berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg, sumber data sekunder dilihat dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini pertama, majelis Hakim menilai dalam dakwaan tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20001, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juga dengan beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan maka terdakwa dihukum pidana penjara enam tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Kedua, sanksi dalam Hukum Pidana Islam uqubah dari tindak pidana suap yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir sesuai dengan terbuktinya unsur-unsur serta fakta-fakta maka hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk menentukan batas tertinggi dan terendah maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Hakim atau penguasa. Ketiga, relevansi antara sanksi Hukum Pidana Islam dan sanksi hukuman dalam putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn relevan, karena tindak pidana suap/risywah dikenakan hukuman ta’zir dalam segi tujuan pemberian hukuman berdasarkan dari pemberlakuan sanks