Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Cikarang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal bermasyarakat. Selama menjalani proses hukumannya warga binaan pemasyarakatan memiliki beberapa hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut yang mana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut tentu narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan, seluruh warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali narapidana lanjut usia.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara langsung kepada warga binaan pemasyarakatan dan menyebar kuesioner bagi narapidana lanjut usia yang berisikan pertanyaan-pertanyaan, serta melakukan wawancara terhadap petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun objek dari penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Berdasarkan tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Cikarang, serta apa saja kendalakendala selama pembinaan berlangsung, dan apakah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cikarang petugas lebih menggunakan pendekatan secara personal agar nantinya warga binaan tidak merasa canggung atau takut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, serta dalam segala aktifitas maupun program pembinaannya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, meski dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembinaan khusus bagi para narapidana lanjut usia, namun petugas Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Cikarang berinisiatif mengkhususkan narapidana lanjut usia untuk mengikuti program yang dianggap mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga, seperti pembinaan kerohanian. Dalam suatu kegiatan tentu tidak lepas dari suatu kendala ataupun hambatan, begitu juga dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Cikarang memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia maupun minimnya sarana dan prasarana salah satunya kelebihan daya tampung narapidana. Adapun beberapa kendala tersebut tidak menyurutkan keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang terbukti dengan minimnya pengulangan tindak kejahatan (residivis)