Analisis tingginya angka perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

INDONESIA : Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan menitikberatkan batasan umur bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan yang ada pada Undang-Undang tersebut yakni adanya batasan umur perkawinan berupa minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Meningkatnya perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengharuskan melakukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dan tidak semua mau melakukan proses dispensasi di Pengadilan Agama yang akhirnya calon pengantin dan keluarga memutuskan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga hal tersebut menjadi masalah bagi KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, implementasi perkawinan di bawah umur dan peranan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa field research. Teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara terhadap informan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya adalah faktor kekhawatiran orangtua, kesiapan anak, hamil di luar nikah, lingkungan dan pengetahuan. Implementasi perkawinan di bawah umur sudah berhasil karena calon pengantin yang berumur kurang dari 19 tahun semua ditolak oleh KUA untuk permohonan perkawinan yang selanjutnya harus melakukan terlebih dahulu dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Peranan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi perkawinan di bawah umur yaitu melakukan administrasi pencatatan nikah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan mencegah perkawinan di bawah umur, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan, memperketat prosedur administrasi perkawinan supaya tidak terjadi manipulasi umur dan mensosialisasikan batasan umur perkawinan pada saat khutbah nikah ataupun pada saat diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. ENGLISH : Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage by emphasizing the age limit for prospective brides who will carry out marriages. The amendments to the law include the age limit for marriage in the form of a minimum of 19 years for both men and women. The increase in underage marriages after Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 which requires a marriage dispensation to the religious court and not all want to carry out the dispensation process in the Religious Courts which ultimately the bride and groom and their families decide to do marriage is under the hand so that it becomes a problem for KUA in suppressing the number of underage marriages. The formulation of the problem in this study are the factors causing the occurrence of underage marriage, the implementation of underage marriage and the role of KUA in Karangtengah Subdistrict, Cianjur Regency in overcoming underage marriage. The method used in this study is a qualitative research method with the type of research in the form of field research. Data collection techniques in the form of interviews with informants. The steps of data analysis in this research are data reduction, data presentation and data verification. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause underage marriages include parental concerns, child readiness, pregnancy out of wedlock, environment and knowledge. The implementation of underage marriages has been successful because the prospective brides who are less than 19 years old are all rejected by the KUA for marriage applications, which then must first file a marriage dispensation to the Cianjur Regency Religious Court. The role of KUA in Karangtengah Subdistrict, Cianjur Regency in dealing with underage marriages is to administer marriage registration according to the applicable law and prevent underage marriages, conduct counseling and socialization of the marriage law, tighten marriage administration procedures so that age manipulation does not occur and socialize the age limit for marriage at the time of the marriage sermon or when invited to religious activities