Penerapan Peraturan Menteri Agama nomor 19 pasal 15 tahun 2018 tentang tempat pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Ciparay

Akad nikah merupakan hal yang bersifat sakral bagi setiap individu. Praktek pernikahan tidak bisa dileaskan dari beberapa aspek yaitu aspek budaya, agama dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pernikahan. Peraturan tentang pernikahan serta prosedur pernikahan telah diatur dalam peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi maupun Peraturan Menteri Agama (PMA). Peraturan Menteri tersebut dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala-kendala salah satunya yaitu tentang praktek nikah yang di lakukan di kantor dan di luar kantor KUA. Namun, temuan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, hanya beberapa orang saja yang melaksanakan akad nikah di kantor KUA. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui penerapan PMA No.19 Pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay, 2) faktor pendukung penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay, 3) faktor penghambat penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu akan memaparkan suatu masalah tentang Penerapan PMA No.19 Pasal 15 Tahun 2018 di Wilayah KUA Kecamaan Ciparay dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan penelitian lapangan dan interview kepada staff KUA Kecamatan Ciparay dan para pihak yang melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA. Adanya kecenderungan masyarakat Kecamatan Ciparay untuk memilih pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA, hal tersebut menjadi persoalan yang unik dan perlu dilakukan pengkajian yang mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat Kecamatan Ciparay untuk memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, antara lain; Pengaruh budaya atau tradisi, lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan, dapat disaksikan oleh banyak orang, menghindari image negative. Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi atau budaya dan faktor kenyamanan bagi masyarakat yang masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Namun, masih banyaknya masyarakat yang menilai pelaksanaan akad nikah di kantor KUA itu sering di anggap hal yang tabu bagi masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan pernikahan di kantor KUA yakni masyarakat kalangan menengah kebawah mendominasi untuk memilik akad di kantor KUA, sedangkan untuk faktor penghambat pelaksanaan pernikahan di KUA yakni budaya, kesadaran masyarakat, tempat atau balai nikah yang kurang memadai