Optimalisasi pengawasan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung tahun 2020: Studi kasus di desa Cinunuk dan desa Cibiru Hilir

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat berubah dari asalnya perangkat daerah menjadi Kepala Wilayah dan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota khususnya menyangkut penyelenggaraan APBDes. Camat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagai tugas pendelegasian dari Bupati/walikota. Dalam Perbup Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dijelaskan bahwa guna menjamin kelancaran pengelolaan ADPD diperlukan adanya pembentukan tim pembina dan pengawas dan salah satunya adalah tim pembina dan pengawas tingkat kecamatan. Dalam pengamatan dan wawancara awal di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir diketahui bahwa kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh camat di wilayah Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi dan Camat yang kurang optimal dan kurang komunikatif dalam penyampaian informasi mengenai Alokasi Dana Desa. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumetasi. Dan teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh camat Cileunyi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Khususnya di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja Camat maupun tim pembina kecamatan seharusnya bisa lebih komunikatif lagi dalam penyampaian informasi mengenai Alokasi Dana Desa dan tidak terburu-buru saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan