Sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur menurut Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut hukum pidana Islam

Maraknya Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang pelakunya adalah ayah sendiri sampai seorang ustadz yang memperkosa belasan santrinya, urgensi bahwa anak merupakan masa depan bangsa yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang sehingga hak tersebut haruslah dilindungi, serta tidak adanya penerapan hukum yang sepadan terhadap pelaku menjadi fokus utama yang mana penerapan sanksi nya saat ini hanyalah terbatas pada kurungan selama 5-15 tahun atau seumur hidup padahal terdapat peluang hukuman yang lebih berat seperti kebiri kimia dan hukuman mati. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami sanksi tindak pemerkosaan anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memahami sanksi terhadap pelaku tindak pemerkosaan dari perspektif Hukum Pidana Islam, mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi pemerkosaan anak di bawah umur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur adalah kurungan selama 5-15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Hal ini tertuang dalam pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pemerkosaan anak di bawah umur di kategorikan sebagai perbuatan zina dengan subhat yaitu dengan ancaman hukuman dera sebanyak 100 kali (Al-nur ayat 2), dapat pula dikenakan jarimah pelukaan maupun tazir. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, hal yang mendasarinya karena pada penelitian ini objek kajiannya erat dengan fenomena hukum, sehingga perlu pemahaman secara mendalam. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, al fiqh al jinayah karya Jauhari, fiqh jinayah karya M. Nurul Irfan. Sedangkan sumber sekundernya berupa beberapa jurnal ilmiah dan sumber lain yang terkait. Anak adalah seseorang yang belum mengalami tanda-tanda alam, jika laki-laki mimpi basah sedangkan perempuan menstruasi. Hal ini sejalan dengan pendapat syafii. Tindak pemerkosaan anak di bawah umur dikategorikan sebagai zina disertai pelukaan. Hukuman terberatnya adalah sanksi tazir berupa hukuman mati. Berdasar pada tinjauan hukum pidana islam terhadap pasal 81 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak, sanksi 15 tahun sangatlah lemah sehingga perlu sanksi yang lebih tegas