Kritik Hukum Islam terhadap penerapan undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang perkawinan disabilitas mental

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Para penyandang disabilitas sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun, dengan kekurangan mereka dikhawatirkan mereka akan sulit menjalankan kehidupan bahtera kehidupan rumah tangganya. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui secara dalam penerapan: Hukum Perkawinan Bagi penyandang Disabilitas mental menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pemenuhan kewajiban isteri atau suami penyandang disabilitas mental dalam perkawinan, pelaksanaan perkawinan penyandang disabilitas mental menurut UU Perkawinan di Indonesia, Tinjauan Hukum Islam tentang perkawinan penyandang disabilitas mental. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: pertama, grand theory, digunakan teori : Teori Negara Hukum, Kedua, untuk middle theory, Teori Efektivitas Hukum, Teori Keadilan Sosial dan Teori Perlindungan Hukum. Ketiga untuk applicative theory, digunakan Teori Maqhasyid al-Syari’ah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi tentang perkawinan penyandang disabilitas mental yang bersumber dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Bagi penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kreteria harus sehat mental. Akan tetapi, dengan adanya kematangan mental ini diharapkan tidak akan timbul kemadaratan dikemudian hari sehingga yang diperbolehkan menikah hanyalah penyandang tipe ringan, 2) Perkawinan Penyandang Disabilitas Mental tetap sah menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2106 dan tidak harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. 3) Dalam Pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena ia dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan, 4) Secara umum agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinaan. Akan tetapi, kaum disabilitas dalam hal perkawinan belum sepenuhnya terlindungi karena mereka sangat bersiko atau rentan terhadap perceraian