Implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame persfektif Siyasah Dusturiyah

Anisa 2022, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Persfektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan reklame. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, implementasi Pasal 18 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 (2a) menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila tanpa izin belum cukup optimal. Dibuktikan masih banyak atau maraknya pelanggar reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari kebijakan, upaya Pemerintah, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 di Kota Bandung apakah sudah sesuai atau tidak. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yakni : 1) Teori Implementasi Kebijakan. Peneliti mengambil pendapat Hogwood dan Gunn, Mazmanian Sabatier. 2) Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan; kemaslahatan, pemimpin dengan kewajibannya, serta rakyat dengan kewajibannya, 3) Teori Peraturan Daerah, dan 4) Teori Perizinan menurut pudyatmoko. Metode penelitian ini jenis penelitian deskriftif dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap aturan-aturan hukum dengan studi empiris terhadap masyarakat, teknik pengumpulan data lapangan yang kemudian dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Bandung. Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa implementasi dari kebijakan penyelenggaraan reklame belum optimal, masih banyak papan reklame yang tidak berizin melanggar ketentuan daerah khusus. Hal ini diakibatkan dari proses perolehan izin yang cukup rumit dan banyak tahapan yang dilalui dan kurangnya SDM yang menghambat prosesnya, sehingga penertiban tidak dilakukan secara efektif. Upaya kota Bandung dalam mengatasi permasalahan reklame di wujudkan dengan pengawasan yang dilakukan DPMPTSP kota Bandung dan adanya penertiban oleh Satpol PP kota bandung belum terlaksana dengan baik. Tinjauan siyasah dusturiyah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame yang ada berdampak baik karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan yaitu terciptanya hubungan baik antara masyarakat dengan pemimpin dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame ini yaitu dengan adanya prinsip kemaslahatan yang ada atau berkurangnya pelanggaran yang ada akan meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah kota Bandung yang dapat di manfaatkan