Implemantasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa : Studi kasus di desa Dangiang kecamatan Cilawu kabupaten Garut

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salahsatu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam pembentukan peraturan desa di DesaDangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Badan Permusyawaratan Desan (BPD) tidak berfungsisebagaimanatelah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes) menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Dangiang kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Selain itu penelitian ini bertujuan enemukan upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Dangiang kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sumberdata berkaitandengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan data primer pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu bahwasanya efekfitas dipengaruhi oleh lima aspek dintaranya faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan peraturan desa di Desa Dangiang belum dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasilnya menunjukkan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal hal ini disebabkan mekanisme implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa masih bersifat formalitas. Fakta di lapangan menunjukkan fungsi legislasi BPD belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD meliputi masih rendahnyasumber daya manusia sebagai legislator, rendahnya peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Adapun Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yaitu dengan mengikutsertakan anggota BPD dalam pelatihan legal drafting peraturan desa, peningkatan pola hubungan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat harus dilakukan secara intensif dan koordininatif