Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penyelenggaraan bantuan hukum adalah instrumen penting sebagai akibat dari konsep persamaan di depan hukum (equality before the law). Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memastikan jaminan perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum, sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia yang bersifat non derogable rights. Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan bantuan hukum menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Namun tujuan baik dari peraturan daerah ini belum sepenuhnya terwujud, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat menghalangi akses masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis dalam menerima bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Latar belakang atas terbitnya peraturan daerah ini, (2) Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini, dan (3) Mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori equality before the law, teori tujuan hukum, teori kewenangan dan teori siyasah dusturiyah yang berdasarkan atas teori maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara (interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) Latar belakang atas terbitnya peraturan daerah ini agar dapat memberikan hak atas bantuan hukum yang berlaku untuk semua orang, dimana pemerintah daerah perlu melakukan intervensi kebijakan mengenai bantuan hukum guna memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, (2) Mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini telah dilaksanakan namun belum optimal terdapat faktor yang menghambat dalam mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu faktor pendanaan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kekosongan hukum, (3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis untuk mencapai kemaslahatan bersama seluruh masyarakat, peraturan daerah diterbitkan pada prinsipnya terkait dengan asas tanggung jawab negara (al-mas’uliyah ad-daulah) dalam mewujudkan legitimasi suatu maslahah, berdasarkan persamaan dan keadilan menurut prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berdasarkan atas teori maqashid syariah, yaitu kemaslahatan keturunan (hifdzun nasl)