Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019. Dalam pelaksanaanya pemilihan umum serentak 2019 secara jelas berimplikasi pada sistem pemilihan umum dan demokrasi yang mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, berbangsa, dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019; kedua, untuk mendeskripsikan implikasi yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia; ketiga, untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan library research. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan: pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak sejalan dengan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Namun apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 37/PUU-XVII/2019 pada dasarnya bertolak belakang dengan semangat juang Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; kedua, sistem pemilihan umum serentak dilihat dari prosesnya, pemilihan umum serentak 2019 tidak sepenuhnya berlangsung secara demokratis. Namun dengan adanya varian dan model dari sistem pemilihan umum serentak model consurrent election with flexible consurrent local election menjadi pilihan utama untuk sistem pemilihan umum selanjutnya; ketiga, tinjaun siyasah dusturiyah terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang berupa nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan, pada pelaksanaanya sudah menyimpang pada konsep siyasah dusturiyah yaitu hifdz al-ummah