Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik hubungannya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

Pemberlakuan Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Isi Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1), UU ITE sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Banyaknya oknum yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi menjadi alasan yang kuat diberlakunya UU ITE khususnya dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Tingginya angka kasus tindak pidana pencemaran nama baik di indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Jabar, tidak terlepas dari adanya faktor-yang yang mempengaruhi dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polda Jawa Barat, serta mengetahui kendala dan Upaya dalam pelaksanaan penegakannya.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu melakukan wawancara kepada salah satu anggota Polda Jabar terkait dengan yang diteliti, dan Metode Pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polda Jabar selaku Instansi yang berwenang dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi komunikasi seyogyanya masih dapat dilaksanakan dengan baik dengan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakannya dan bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas didunia cyber, adapun kendala atau faktor yang mempengaruhi penegakannya yaitu: 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor Sarana, 4) faktor masyarakat, dan 5) faktor budaya dan upaya yang dilakukan polda jabar adalah sebagai berikut: Meningkatkan komitmen strategi/prioritas dalam penanggulangan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya dan melakukan pembaharuan pemikiran/ konstruksi juridis (juridical construction reform