Analisis putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw tentang pembagian harta bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 menerangkan ketika perkawinan dikatakan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam 97 menerangkan bahwa apabila terjadi perceraian selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan maka para pihak berhak seperdua atas harta bersama tersebut. Namun pada putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw Tentang Pembagian Harta Bersama majelis hakim menetapkan bagian penggugat 40% dan tergugat 60% dari harta bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum formil, hukum materil dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw Tentang Pembagian Harta Bersama. Kerangka berfikir dalam penelitian ini difokuskan pada hukum formil dan hukum materil putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw serta isi putusan dikaitkan denga hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis struktur putusan dan isi penetapan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Tinjauan hukum formil dilihat dari tiga sudut pandang. Legal standing, waktu pendaftaran dan struktur putusan. Bahwa tidak terdapat kesalahan pada legal standing dan waktu namun terdapat sedikit kesalahan pada kerapihan putusan, penulisan, serta tidak adanya tanda tangan hakim pada putusan yang peneliti terima. 2) Tinjauan hukum materil dapat dilihat dari hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara. Pegangan utama hakim ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97. 3) Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara ini ialah; suami tidak bekerja, tergugat lebih dominan dalam mencari harta, demi keadilan kedua belah pihak, dan memutuskan perkara atas dasar kebermafaatan