Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi pembiayaan Akad Qard di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Umat Ciganitri

Masalah pembiayaan tidak lancar saat ini selalu menjadi dilema bagi lembaga keuangan di Indonesia dan telah menjadi penyakit kronis yang menjadi perhatian dan ancaman besar bagi sistem keuangan Indonesia yang harus diwaspadai oleh semua pihak, selain itu keberadaan lembaga keuangan yang memiliki peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, karena pinjaman ini diberikan secara selektif oleh bank wakaf mikrodan diarahkan kepada peminjam, yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Akad/perjanjian mengatur hubungan yang mengikat antara para pihak dalam hal hak dan kewajiban termasuk kepada identitas para pihak yang sedang terlibat, di satu sisi mungkin atas nama undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian perjanjian itu. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu empirical legal search, dengan penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang hukum individu atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Akad qardh yang di berlakukan di bank wakaf mikro berkah umat ciganitri dalam berupa pinjaman sebagai tambahan modal usaha pada nasabah dengan tenor pengembalian 40 sampai 50 kali, dengan catatan setelah nasabah menerima uang pembiayaan dengan nominal tertentu nasabah wajib menunjukan bukti pembelanjaan berupa nota dan lain-lain. 2) Akad qardh yang dipakai pada bank wakaf mikro berkah umat ciganitri sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no 19/DSN-MUI/4/2001 tentang al qardh. 3) Cara penyelesaiannya ada 2 yang pertama adanya sistem tanggung renteng dan kedua melakukan home visit (berkunjung ke rumah nasabah). 4) adanya restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan