Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung tentang penanggulangan kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi kemiskinan masih belum bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan, selain itu Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan dirasa masih kurang optimal dalam segi pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan pemerintah Kota Bandung yang dapat menanggulangi kemiskinan, untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan, untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ketentuan dan proses implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, teori tanggung jawab negara dari Muhammad Baqir Ash-Shadr dan teori keadilan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Teori-teori tersebut peneliti gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta kesesuaian dengan pembahasan penelitian yang peneliti buat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap aturan-aturan hukum dengan studi empiris terhadap masyarakat, teknik pengumpulan data lapangan yang kemudian dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan pemerintah telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dan telah berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berjenjang. Proses implementasi kebijakan pemerintah yaitu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cetar Juara. Implementasi kebijakan belum dapat dicapai secara sempurna, karena belum terintegrasi, namun saat ini untuk ketercapaiannya sudah mulai terbuka dan dirasakan. Ketentuan dan proses implementasi perspektif siyasah dusturiyah mempunyai dampak baik, karena menghasilkan kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadtan. Kebijakan pemerintah harus mampu mencapai keadilan, hal itu sebagai tanggung jawab negara yang memuat tiga konsep dasar yaitu jaminan sosial, keseimbangan, dan intervensi negara