Sanksi bagi produsen minuman keras oplosan perspektif hukum pidana Islam : analisis putusan nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tidak sedikit orang memanfaatkan pengetahuannya untuk mencari keuntungan. Salah satu contohnya adalah produksi minuman keras oplosan yang disinyalir memiliki keuntungan yang besar dengan modal sedikit, serta memudahkan konsumen membeli dan mengonsumsinya. Padahal, minuman keras oplosan sangat membahayakan bagi orang yang mengonsumsinya hingga nyawa menjadi taruhannya, maka hal tersebut termasuk kedalam tindak pidana produksi minuman keras oplosan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hukum pidana Islam minuman keras (khamar) ini pelarangannya diatur dalam surah al-Maidah ayat 90. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi produsen minuman keras oplosan dan untuk mengetahui sanksi bagi produsen minuman keras oplosan analisis Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb. perspektif hukum pidana Islam. Teori deterrence digunakan pada penelitian ini, yang memandang adanya tujuan lain yang bermanfaat daripada sekedar pembalasan yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sedangkan dalam hukum Islam menggunakan teori maqashid as-syari’ah yaitu hifd al-aql (menjaga akal) yang mana si produsen minuman keras oplosan dengan menjualnya dan banyak yang mengonsumsinya, maka akan mengakibatkan hilangnya akal bagi si pembeli atau orang yang mengonsumsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu mengambil data dari kalimat-kalimat dan kata-kata untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif analisis seperti mengumpulkan data-data serta membuat gambaran dalam memeahkan masalah. Terdiri dari tiga sumber, diantaranya sumber data primer yaitu Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb. dan ada juga sumber data sekunder, yaitu buku-buku atau dokumen dan sumber data tersier yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim adanya keidaksesuaian, seharusnya sanksi yang diputuskan berdasarkan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara masing-masing 5 tahun penjara dan denda 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksinya adalah ta’zir (sanksi yang tidak termasuk kedalam jarimah hudud dan jarimah qishash diyat). Sebenarnya, hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama menjatuhkan sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu penjara. Seain penjara, harus dikenakan sanksi denda, karena uang yang didapat itu haram maka hakim berwenang untuk mengambil hartanya dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang mengandung maslahat