Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan prinsip Demokrasi Islam dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa Wanayasa periode 2013-2019, Dapid Wahyu Singgih diberhentikan pada 15 Desember 2016 dikarenakan melakukan pelanggaran sebagai Kepala Desa. Turunnya Dapid Wahyu Singgih setidaknya menyisakan kurang lebih dua tahun sisa masa jabatan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jikalau Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari stau tahun, maka harus diselenggarakannya Pilkades Antar Waktu. Rumusan dan Tujuan penelitian ini ialah untuk mendekripsikan konsepsi prinsip demokrasi Islam, mendeskripsikan pelaksanaan prinsip demokrasi Islam dalam Pilkades Antar Waktu, serta menganilisi tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi Islam dalam Pilkades Antar Waktu. Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus djalankan sesuai dengan prinsip demokrasi Islam. Demokrasi Islam sendiri merupakan salah satu kajian dari siyasah dusturiyah. Maka dibutuhkan dalil Al-Qur’an tentang siyasah dusturiyah yang berkaitan tentang prinsip maupun pelaksanaan demokrasi Islam dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan yang diantaranya: Pertama, tidak adanya aturan terperinci terkait Pilkades Antar Waktu baik di tingkatan Peraturan Gubernur maupun Pertauran Bupati sehingga harus menggunakan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang masih bersifat umum. Kedua, yakni tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa sendiri dinilai kurang demokratis dikarenakan hanya mengikutsertakan beberapa tokoh saja dalam pelaksanaannya