Analisis yuridis pemberhentian kepala daerah dalam pasal 79 undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dihubungkan dengan pemilihan langsung dan demokratis dalam pasal 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota

Awal era reformasi membuat pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, namun perwakilan dalam hal ini oleh DPRD sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor Tahun 1999. Namun sistem permilihan yang diwakilkan kepada DPRD berubah dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan hari ini pemilihan kepala daerah secara langsung diatur oleh Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbeda dengan sistem pemilihan yang secara langsung, sistem pemberhentian (impeachment) kepala daerah masih dilaksanakan secara perwakilan melalui Presiden, Menteri Dalam Negeri, DPRD, MA dan Gubernur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah yanag memiliki mandataris langsung oleh rakyat masih memiliki logika perwalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme Inpeachment kepala daerah Pasal 79 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan mengetahui akibat hukum Pasal 79 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara langsung dan demokratis. Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu teori demokrasi dan negara hukum. Sebagai turunannya, menggunakan teori otonomi daerah dan pemilihan umum sebagai teori menengan (middle theory). Kemudian menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori aplikatif (applied theory). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suaatu gejala peristiwa, kejaidan yang saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualiatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan; Pertama, Bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberhentian kepala daerah (impeachment) dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan sistem demokrasi perwakilan menghadapi kejanggalan, Karena dalam sistem pemilihan kepala daerah pun sudah menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, artinya jika legitimasi terpilih tanpa proses perwakilan, harusnya legitimasi dicabut dari keterpilihannya itu juga harus melalui proses yang tanpa perwakilan atau rakyat terlibat secara langsung. Kedua, Bahwa akibat hukum yang terjadi dengan prinsip demokrasi langsung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota adalah adanya konsepsi baru dalam sistem demokrasi langsung yang diterapkan dalam proses pemberhentian kepala daerah juga. Misalnya seperti konsepsi yang diusulkan dalam penelitian ini yakni “referendum” sebelum adanya keputusan dari lembaga formal yang ada