Implementasi kebijakan otonomi desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Terbentuknya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak positif bagi pemerintahan desa dalam menjalankan kebijakan otonomi desa khususnya dalam pembentukan peratusan desa. Salah satunya yaitu harmonisasi dalam pembentukan peraturan desa antara kepala desa dengan BPD terutama dalam pembahasan dan kesepakatan pembentukan peraturan desa. Namun pada implementasinya, dalam pembentukan peraturan desa masih terdapat hambatan dan permasalahan terutama pada proses pembentukan peraturan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori otonomi daerah yang menjelaskan mengenai kesempatan daerah mengatur urusan pemerintahan, otonomi desa membahas mengenai kewenangan desa dalam mengatur urusan pemerintahan desa, teori implementasi kebijakan yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan otonomi desa terhadap peraturan desa dari sudut pandang sumber daya, disposisi, komunikasi dan struktur birokrasi, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dimana studi lapangan menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data normatif yang dapat diakses secara daring. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijkan Otonomi Desa di Kecamatan Tanjungsari dalam pelaksanaannya pemerintahan desa masih belum optimal dalam pembentukan peraturan desa. Pembetukan peraturan desa di kecamatan tanjungsari terdapat 2 (dua) desa yang dalam proses pembentukan peraturan desa hanya inisiatif pemerintah desa tanpa melibatkan BPD. perlu adanya penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. Faktor pendukung dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu antusias masyarakat terhadap pemerintahan desa dan akses jalan yang strategis di lokasi kantor desa. Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Tanjungsari faktor internal yaitu sumber daya dan teknis serta faktor eksternal yaitu fasilitas pendukung dan bimtek pemerintahan desa