Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bale Bandung dihubungkan dengan asas beracara sederhana cepat dan biaya ringan : Studi kasus: putusan nomor 119/Pdt.G/2015/PN Blb

Putusan Nomor: 119/Pdt.G/2015/PN.Blb merupakan salah satu produk Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang sampai saat ini pelaksanaan eksekusinya belum dijalankan. Ketentuan mengenai eksekusi diatur di dalam HIR dan RBg yang merupakan sumber hukum acara perdata di Indonesia. Dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim tentu harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim pada Putusan Nomor:119/Pdt.G/2015/PN.Blb, untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim pada Putusan Nomor :119/Pdt.G/2015/PN.Blb, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon eksekusi untuk mempercepat proses eksekusi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berupa teori dan konsep yang penulis penulis anggap relevan dengan penelitian ini seperti teori kepastian hukum, teori keadilan serta asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim pada Putusan Nomor :119/Pdt.G/2015/PN.Blb dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang didukung dengan cara observasi dan wawancara yang didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknika atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pelaksanaan asas beracara sederhana cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor :119/Pdt.G/2015/PN.Blb tidak dilaksanakan sepenuhnya karena mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan putusan tersebut adalah karena pemohon kesulitan dalam membayar biaya eksekusi, adanya bantahan dari pihak ketiga dan karena objek perkara dikuasai oleh pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon eksekusi untuk mempercepat proses eksekusi adalah menunggu penetapan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri, menolak permintaan tenggang waktu pelunasan hutang/penyerahan objek sengketa oleh pihak tereksekusi, Menyediakan dan membayar lunas biaya eksekusi, Meminta kepada pihak keamanan untuk menambah jumlah orang yang akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya eksekusi