Harta bersama dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam putusan pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakjelasan tentang batasan dan ruang lingkup harta bersama yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Definisi harta bersama dalam peraturan tersebut di atas ketika dikorelasikan pada perkara-perkara yang berbeda pada pengadilan agama timbul pergesekan norma hukum, bahkan mungkin saja perbenturan asas, sehingga dalam praktek penyelesaian sengketa di peradilan agama menimbulkan disparitas putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim, nilai keadilan putusan dan upaya penyelesaian sengketa harta bersama, serta penemuan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam penyelesaian Harta Bersama dalam Perkawinan di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Bagi Suami Istri yang telah Bercerai. Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori, Grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang disandingkan dengan teori tujuan hukum dalam perspektif hukum positif. Adapun middle theory dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam al-mashlahah. Sedangkan apply theory dalam penelitian ini adalah teori hak dan kewajiban dan teori penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analistis terhadap teori-teori keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum Islam dan implementasinya dalam putusan hakim tentang penyelesaian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak selalu berdasar pada Undang-Undang dan KHI, ada dasar lain yang berbeda dalam putusannya. Kedua, nilai keadilan putusan hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bagi suami istri yang telah bercerai dalam memutuskan suatu perkara, menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Ketiga, upaya penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim memutuskan perkara dengan mengikuti Kompilasi Hukum Islam, yaitu ½ ada juga dengan pembagian yang berbeda. Keempat, Penemuan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam penyelesaian Harta Bersama dalam Perkawinan di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Bagi Suami Istri yang telah Bercerai dengan memberikan bagian Harta Bersama kepada pasangan yang bercerai tidak dengan bagian yang sama akan tetapi memberikan bagian janda lebih besar dari duda