Disparitas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat penyelesaian perkara nafkah anak yang diajukan dan ditetapkan dalam putusan perkara perceraian dan belum efektif pelaksanaannya, penelitian sebelumnya yang menyatakan hanya 1% dari 450.000 putusan perceraian di pengadilan agama yang memuat nafkah anak. Anak merupakan pihak yang rentan terdampak negatif dari perceraian dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa putusan pengadilan agama, ditemukan adanya disparitas putusan pengadilan agama tentang nafkah anak pasca perceraian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak yang semestinya mendapat perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pasca perceraian orang tuanya maka dipandang perlu melakukan kajian yang komprehensif tentang penyebab sangat minimnya putusan tentang nafkah anak dalam perkara perceraian sehingga dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi anak dapat dihindari serta menemukan upaya mengatasi disparitas tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menemukan faktor penyebab disparitas putusan pengadilan agama tentang nafkah anak pasca perceraian, implikasi disparitas putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi anak, dan untuk menemukan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Teori yang digunakan adalah teori al-maqashid al-syari’ah sebagai grand theory, teori kepastian hukum dan keadilan sebagai middle theory, dan teori penegakan hukum sebagai apply theory. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan studi kepustakaan (library research) berupa dokumen putusan, wawancara dan kuisioner, jenis data adalah data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Faktor penyebab disparitas putusan pengadilan agama dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian, adalah: a) faktor normatif, baik aspek hukum formil maupun aspek hukum materil, b) faktor internal hakim seperti fakta persidangan, c) Faktor sarana dan prasarana, serta d) faktor budaya hukum masyarakat. 2. Implikasi disparitas putusan pengadilan agama tentang nafkah anak pasca perceraian terhadap perlindungan hukum bagi anak yaitu tidak ada jaminan keadilan, tidak ada kepastian hukum bagi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya sehingga belum terwujud perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak perceraian orang tuanya, 3. Upaya mengatasi disparitas putusan pengadilan agama dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian yaitu dengan memperbaiki norma hukum, membuat standarisasi nafkah anak pasca perceraian dan melengkapi lembaga sarana dan prasarana perlindungan hukum bagi anak