Kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan pemilu

Norma Pasal 462 UU No.7 Tahun 2017 menegaskan bahwa tidak ada alas an bagi KPU untuk menolak rekomendasi atau putusan Bawaslu yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu, namun pada kenyataannya putusan dan rekomendasi Bawaslu tidak serta merta dijalankan oleh KPU, baik dikarenakan adanya perbedaan tafsir hukum atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun dengan argumentasi demi kepentingan hukum yang lebih luas.Terdapat disparitas putusan Bawaslu dengan eksekusi putusan Bawaslu yang menjadi kewenangan KPU di tataran praktik, sehingga sanksi administratif yanmg semestinya bersifat reparatoir tidak dapat terwujud. Hal ini dapat memepengaruhi kualitas penegakan keadilan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan menganalisis penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan Pemilu agar dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori negara hukum dengan teori demokrasi yang menjelaskan bagaimana Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat, teori keadilan Pemilu dan teori kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data di lapangan. Kemudian, bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan: 1) Terdapat hambatan dalam implementasi kewenangan, yakni demi suatu kepentingan hukum yang lebih luas KPU dapat tidak melaksanakan putusan Bawaslu, adanya perbedaan atas norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga terjadi disparitas pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat, penerapan norma Pasal 464 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap belum efektif dikarenakan sampai saat ini belum ada penyelenggara teknis yang diadukan terkait tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu, dan pada norma Pasal 464 terdapat subjek hukum peserta Pemilu yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan subjek teradu di DKPP namun dalam norma Pasal 464 dimungkinkan menjadi teradu.2)Terdapat pada 103 (seratus tiga) jumlah putusan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Sejatinya sifat sanksi yang diberikan bersifat reparatoir yakni mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, namun karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada di KPU, maka di tataran praktik keputusan Bawaslu belum tentu efektif