Politik hukum pemerintah kota Bandung dalam rencana tata ruang wilayah kota Bandung tahun 2011-2031

Lahirnya Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 membawa arah bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan ruang di Kota Bandung dengan tujuan mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Namun pasca lahirnya UU Cipta Kerja Perda tersebut mengalami ketidaksesuaian sehingga mengharuskan adanya revisi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi belum revisi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kerancuan regulasi, serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Walfare Staat) yaitu dimana negara/ pemerintah diserahi peran, tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, Teori Hierarki yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, dan Prinsip maslahat yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti. Penelitian metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan DPRD Kota Bandung, DISTARU Kota Bandung dan DPMPTSP Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, implikasi belum revisi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 mengakibatkan permohonan izin usaha menjadi terfokus melalui satu pintu, yakni OSS, merugikan investor, pemerintah Kota Bandung tidak memperoleh pendapatan dari retribusi PBG, ketidaksesuaian dengan teori hierarki yang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Belum revisinya Perda RTRW inipun menimbulkan kerugian bagi beberapa masyarakat maka tidak sesuai dengan teori negara kesejahteraan. Kedua, upaya pemerintah dalam mengatasi kerancuan regulasi rencana tata ruang wilayah Kota Bandung selama pemerintah daerah belum merevisi perda RTRW retribusi izin mendirikan bangunan harus Rp0,. Pengembangan program perwujudan tata ruang seperti aplikasi Sipetruk dan BSM yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan tersebut menunjukkan belum adanya kesesuaian dengan prinsip al-mashlahah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya yang berlandaskan hukum Allah dan Sunnah Rasul dalam menetapkan suatu kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan