Peran kantor urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait batas usia perkawinan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan batas usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai diberlakukan dalam pelaksanannya masih terjadi ketidaksesuaian. Tujuan penelitian untuk mengetahui: a) Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. b) Dukungan dan hambatan pelaksanaan Aturan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. c) Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kerangka pemikiran bertolak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang juga berkaitan erat dengan Kantor Urusan Agama sebagai salah satu instansi yang selain memiliki tugas dan fungsi tapi juga berperan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis deskriptif serta pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala dan Penyuluh KUA Kecamatan Cilengkrang, para informan pelaku perkawinan, serta sumber data sekunder dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa a) Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbagi dua, yaitu aspek administratif dan bimbingan perkawinan. b) Dukungan pelaksanaan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung adalah adanya koordinasi dengan lembaga pemerintahan, Puskesmas dan tokoh agama. Sedangkan yang menjadi hambatan pelaksanaan aturan tersebut adalah karena kurangnya kesadaran hukum, lingkungan, rasa takut untuk ke Pengadilan, dan latar belakang pendidikan orang tua. c) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, mulai dari aturan batas usia perkawinan hingga mengenai kesehatan reproduksi