Evaluasi Kebijakan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi

Skripsi ini berusaha menyajikan hasil penelitian mengenai evaluasi program bantuan stimulan rumah tidak layak huni di Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dalam program rumah tidak layak huni dengan hasil dari capaian program bantuan rumah tidak layak huni yang telah terealisasi di Desa Bantarjaya pada tahun 2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif tingkat pemerataan bantuan dari penyelenggaraan program bantuan rutilahu. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bantuan. Terakhir secara komperhensif dapat mengetahui hasil dari pencapaian tujuan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Bantarjaya. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang memiliki enam dimensi dalam melakukan evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan atau perataan, responsivitas, dan yang terakhir mengenai kriteria ketepatan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data nya yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan narasumber dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposeful. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa program bantuan stimulan rumah tidak layak huni di Desa Bantarjaya 2020 belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas terjadi penyimpangan tujuan program yang dicapai dari menciptakan rumah yang layak huni menjadi menumbuhkan swadaya masyarakat. Selain itu, pada aspek efisiensi terdapat kekurangan sumber daya manusia dan tidak tersalurkannya biaya operasional untuk LPM. Dalam aspek kecukupan alternatif pemberian bantuan belum menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Sedangkan dalam aspek perataan program, kurang adanya sosialisasi dan tidak meratanya distribusi. Terkait responsivitas masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya program namun besaran bantuan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Sedangkan pada aspek ketepatan, program sudah tepat dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah