Analisis standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Penelitian ini berangkat dari adanya penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan sistem basis akrual laporan keuangan dalam wujud pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Fenomena yang terjadi di Kabupaten subang dari tahun sebelumnya masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan di tahun 2014-2015 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan baru pada tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemerintah daerah kabupaten subang sudah menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan daerah yang dibuat untuk mengoptimalkan penerapan SAP berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah kabupaten subang. SDM yang berkompeten, teknologi informasi sudah memadai, tersedianya dana, resistensi pegawai dan wujud komitmen pemimpin dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan melalui sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual dan bisa menyesuaikan terhadap pembaharuan sistem karena masih ada SDM yang belum seluruhnya paham secara mendalam