Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam hubungan kerja, upah dapat dikatakan pula sebagai indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan tenaga kerja . Ketentuan Upah Tenaga Kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki tujuan guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional serta menciptakan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pencapaian kesejahteraan). Aktualisasi nilai-nilai tersebut hendaklah tercermin pula pada ketentuan serta proses implentasinya. Dengan demikian, Ketentuan Upah Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menarik untuk diteliti. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan upah tenaga kerja, latar belakang dan pelaksanaanny...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regula...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk de...
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya pemangkasan alur pengambilan kebijakan yang berkaitan de...
Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah melalui kebijakannya menciptakan Und...
Hak konstitusional sebagai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T...
Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertenta...
Pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah kabupaten Sumedang sudah berlangsung sejak tahun 1...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Penelitian ini dilatarbelakangi pada perubahan dan penyederhanaan peraturan tenaga kerja asing, yakn...
Skrispi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul ‚Tinjauan fiqh siyasah d usturiyah terh...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regula...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk de...
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya pemangkasan alur pengambilan kebijakan yang berkaitan de...
Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah melalui kebijakannya menciptakan Und...
Hak konstitusional sebagai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T...
Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertenta...
Pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah kabupaten Sumedang sudah berlangsung sejak tahun 1...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan ...
Penelitian ini dilatarbelakangi pada perubahan dan penyederhanaan peraturan tenaga kerja asing, yakn...
Skrispi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul ‚Tinjauan fiqh siyasah d usturiyah terh...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regula...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk de...
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini...