Efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 pasal 17 a tentang ketentraman dan ketertiban umum terkait penanggulangan pengemis di Kota Bukittinggi

Kegiatan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum, khususnya di Kota Bukittinggi diatur dalam Perda Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2015. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satpol PP Kota Bukittinggi telah melakukan upaya dalam penanggulangan pengemis. Walaupun upaya penanggulangan pengemis sudah dilakukan, kenyataannya masih banyak pengemis yang terlihat di tempat umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji efektif atau tidaknya Perda Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2015 terkait penanggulangan pengemis, untuk mengetahui kendala dalam penanganan pengemis serta upaya dalam mengatasi kendala penanganan pengemis di Kota Bukittinggi. Kerangka pemikiran yang dipakai pada penelitian ini ialah efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori hierarki peraturan perundangan- undangan Hans Kalsen dan Hans Nawiasky untuk menjawab permasalahan yang terdapat di latar belakang dan rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni Satpol PP Kota Bukittinggi dan pengemis ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, PP No.6 Tahun 2010 dan Perda Kota Bukittinggi No.3 Tahun 2015 ; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang- undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Satpol PP dari Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.3 tahun 2015 Pasal 17a tentang ketentraman dan ketertiban umum terkait penanggulangan pengemis dikatakan belum efektif. Dampak terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 terkait penanggulangan pengemis di Kota Bukittinggi berdampak terhadap harmonisasi lingkungan yang dirasakan masyarakat Bukittinggi, diantaranya: mengganggu ketertiban umum, keamamanan, ketenangan masyarakat dan kebersihan kota serta kemudian akan berdampak pula meningkatnya tindak kriminalitas di Kota Bukittinggi