Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peranan BP2MI Jawa Barat dalam pelaksanaan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya demi mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Namun dalam realitanya masih banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk juga dalam tindakan kesewenang-wenangan ataupun pelanggaran atas hak dan martabat dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Permasalahan-permasalahan yang munculpun begitu kompleks diantaranya adalah penganiayaan/pelecehan seksual/disekap, gaji tidak dibayar atau tidak sesuai perjanjian, putus komunikasi/tidak ada beritanya, dipekerjakan tidak sesuai kontrak, diseportasi, lari dari majikan/pindah majikan, ataupun mendapat pemerasan oleh agen. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetehui pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (2) Untuk mengetahui kendala dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia; (3) Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik kepada masyarakat, teknik pengumpulan data lapangan yang dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Kantor BP2MI Jawa Barat. Model Edwards III dalam Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah dibentuknya undang-undang yang didalamnya membentuk kebijakan-kebijakan yang dikemas dalam peraturan daerah tersebut tentunya harus memiliki tujuan hukum Islam yaitu pada pokoknya tertumpu dalam pemeliharaan lima hal (al-kulliyah al-khamsah) penting yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta menjadi standar kemaslahatan dengan memelihara agama (hifdu din), memelihara jiwa (hifdu nafs), memelihara keturunan (hifdu nasl), memelihara harta (hifdu mal), dan memelihara akal (hifdu aql) demi terjaganya eksistensis dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspek