Kesaksian saksi non muslim dalam perkara kewarisan Islam: Studi penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JS

Pengadilan Agama merupakan tempat menyelesaikan sengketa perkara yang hanya di ajukan oleh orang yang ber agama Islam, berdasarkan Undang-undang no 70 tahun 1989, sepatutnya juga dengan para saksi yang memberikan kesaksiannya pada setiap kasus persidangan baik kasus waris ataupun yang lainya. Sedangkan dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS mendatangkan dua orang saksi yang beragama Non muslim dan memberikan kesaksian pada perkara kewarisan Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama, mengetahui lebih dalam kedudukan saksi non muslim dalam Hukum Islam, dan menelusuri pertimbangan hukum hakim dalam nenerima kesaksian saksi non muslim dan mengabulkan permohonan perkara Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.JKS. Penelitian ini menggunakan teori pada pasal 45 Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelian content analysis yaitu menganalisis penetapam perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.Jks. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teknik Pengumpulan datayang di gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan: 1) urgensi saksi dalam persidangan dalam perspektif hukum Islam bahwa saksi itu penting di dalam sebuah permasalahan. 2) hukum saksi non muslim dalam Islam jumhur ulama mutlaq menolak terkecuali keadaan darurat menurut Ulama Hanabilah, dan, 3) pertimbangan hukum hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim pada penetapan perkara nomor 288/Pdt.P/2017/PA.Jks berdasarkan Undang-ndang No 50 Tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa kesaksian dari saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama dengan persyaratan bahwa tidak ada saksi lain yang dapat memberikan keterangan perkara yang diajukan, salah satunya untuk perkara penetapan ahli wari