Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Garut terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 12 Tahun 2015 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan

Suatu aturan yang dalam hal ini PERDA tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan,apabila tidak adanya pengawasan yang dilakukan pihak yang bersangkutan, seperti halnya yang akan penulis bahas, yaitu mengenai kesenjangan-kesenjangan PERDA yang terjadi di Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan, kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan dan upaya apa saja yang dilakukan DPRD Kabupaten Garut dalam melaksanakan pengawasan terhadap PERDA nomor 15 Tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan. Menurut Sujampto bahwa pengawasan itu sendiri merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau phenomena-penomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari berbagai kejadian dan masalah yang actual dengan realita yang ada, data-data yang kami peoleh adalah hasil dari wawancara dengan anggota dewan beserta SKPD terkait dan data yang lain juga kami dapatkan dari berbagai jenis buku hukum yang berkaitan. Hasil dari penelitian penulis yaitu, setelah mengetahui proses pengawasan DPRD Kabupaten Garut penulis menemukan kendala pada pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, ada kendala internal yaitu keterbatasan sumberdaya manusia dan subjektifitas anggota dewan. Adapun kendala external kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan DPRD Garut, untuk internal untuk keterbatasan SDM dan subjektifitas dewan bisa mengadakan diklat, adapun untuk external untuk pemerintah agar memberikan hibah tempat untuk PKL, pemerintah mensisoalisasikan PERDA kepada masyarakat dan DPRD juga berkewajiban memberikan pemahaman PERDA kepada pemerintah dan dinas terkait akan tugasnya, yaitu melaksanakan PERDA dan mensosialisasikannya kepada masyarakat