Tindak Pidana Perkawinan (Tipika) dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia

INDONESIA : Penanganan perkara dalam sistem peradilan di Indonesia terkait penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perkawinan sangat perlu untuk ditinjau ulang. Sebab penanganan perkara dengan sistem yang merupakan warisan peninggalan kolonialisme Belanda dan yang telah usang adalah kemandekan hukum. Sistem ini masih memberlakukan pemisahan proses penangananan perkara pidana dengan perkara sengketa perdata perkawinan yang menjadi sumber munculnya tindak pidana perkawinan tersebut sementara kemajuan ilmu sosiologi hukum telah sampai pada pendapat penjenisan penanganan perkara dalam hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penanganan perkara tindak pidana perkawinan dikaitkan dengan sistem peradilan di Indonesia dalam perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian didasarkan atas ketentuan perundang-undangan disertai elemen pendukung berupa perbandingan hukum, kajian kepustakaan dan dikuatkan dengan data penelitian di lapangan. Hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa sistem peradilan di Indonesia saat ini dalam penanganannya terhadap perkara tindak pidana perkawinan, yang penanganannya harus berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dirasakan sangat tidak efektif dan efisien sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan para pihak yang terkait. Dengan demikian haruslah ada perubahan progresif terhadap sistemik peradilan di Indonesia dalam perspektif lex spesialis tindak pidana perkawinan. Hal ini disebabkan karena sengketa dalam hukum Perkawinan sendiri bersifat spesial, rahasia, sensitif dan tertutup untuk umum. ENGLISH : The handling of cases in the judicial system in Indonesia related to law enforcement in cases of criminal acts of marriage really needs to be reviewed. Because the handling of cases with a system which is a legacy of Dutch colonialism and which has become obsolete is a legal stagnation. This system still enforces the separation of the process of handling criminal cases with cases of civil marital disputes which are the source of the emergence of the criminal act of marriage, while the progress of the sociology of law has arrived at the opinion of the types of handling cases in law. The purpose of this study was to determine the extent to which the handling of criminal cases of marriage is associated with the justice system in Indonesia in the perspective of simple, fast and low-cost justice principles. The research method used is a normative juridical research method, namely research based on statutory provisions accompanied by supporting elements in the form of legal comparisons, literature studies and strengthened by research data in the field. The results of the study indicate that the current judicial system in Indonesia in handling cases of criminal acts of marriage, whose handling must be based on the principles of a simple, fast and low-cost judicial system is felt to be very ineffective and efficient so that it does not fulfill the sense of justice for justice seekers and the parties involved. related. Thus there must be a progressive change to the judicial system in Indonesia in the perspective of the lex specialist on marital crimes. This is because disputes in the Marriage law itself are special, confidential, sensitive and closed to the public