Kinerja keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019

Kinerja Keuangan yang berdasarkan rasio Kemandirian daerah tercermin dari pelaksanaan daerah otonom yang mampu mengeksplorasi sumber pendanaan, manajemen dan pembiayaan secara mandiri segala kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai indikasi bahwa daerah mampu atau siap dalam pengelolaan fiskal. Namun fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yakni masih terdapat beberapa kesulitan dimana Provinsi Jawa Barat belum mampu mengolah dengan baik potensi daerahnya, sehingga Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diperoleh masih relatif tinggi dan secara tidak langsung Provinsi Jawa Barat tengah mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tentang aspek-aspek dalam pengukuran kinerja sektor publik dari Mohamad Mahsun diantaranya terdiri dari enam indikator, yaitu indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumenasi dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019. Dan informan dalam penelitian ini diantaranya adalah Bagian Analis Perencanaan Anggaran, Bagian Analis Perencanaan Penganggaran dan Bagian Bagian Perencanaan Kinerja Belanja di Bapenda Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan capaian keuangan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penerimaan daerah dari beberapa sektor mengalami penurunan atau bahkan tidak mencapai target 100% seperti yang telah ditetapkan atau anggaran yang diterapkan cenderung naik. Selain itu faktor penurunan dalam pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat dikarenakan realisasi pendapatan tidak mencapai target atau menurun, penetapan target/capaian yang terlalu tinggi dan pengelolaan dari Perangkat Daerah yang masil belum optimal. Adapaun upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam pencapaian pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan beberapa upaya diantaranya yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kepada masyarakat wajib pajak