Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mandalajati kota Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati banyak pernikahan yang di lakukan menggunakan wali hakim karena wali adhol/enggan. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim kebanyakan di dasari karena wali dari mempelai calon perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan tidak di benarkan oleh syariat Islam, sehingga dari keadaan itu maka wali tersebut enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang sebuah latar belakang pada masyarakat Mandalajati dengan menggunakan wali hakim, untuk mengetahui syarat dan prosedur pemindahan wai nasab ke wali hakim dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari proses pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Adapun penelitian ini didasarkan pada aturan yang tercantum pada PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat satu (1) tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19-23 mengatur urutan perwalian dalam pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data-data kemudian dikelola oleh data tersebut yang kemudian dijelaskan dengan cara menganalisis data, penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode untuk menggambarkan fenomena sosial kepada permasalahan yaang sedang dikaji sebagaimana pelaksanaan dengan wali hakim, kemudian prosedur pemindahan wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan akibat hukum yang tentunya akan timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Hasil pada penelitian ini adalah faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim ditambah dengan surat pernyataan permohonan wali hakim. Praktik KUA. Kecamatan Mandalajati hanya mengandalkan keterangan catin di formulir daftar pemeriksaan nikah, sehingga menurut penulis berpotensi pernikahan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Sedangkan faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati sudah sesuai dengan ketentuan fiqih, faktor faktor tersebut adalah Wali seluruhnya meninggal, Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), Tidak mempunyai wali nasab, Wali nasab beragama non Islam dan Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat)