Penetapan hak asuh anak (hadhonah) yang belum mumayyiz dibawah asuh ayah: Analisis putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks

Perkara hak asuh anak (hadhonah) dalam amarnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat mengenai anak yang berusia 8 (delapan) tahun berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat selaku ibunya, dan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadhonah Tergugat selaku ayahnya. Meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hadhonah untuk anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untukamengetahui dasarapertimbangan Hakim, landasan hukum hakim dan metode penemuan hukum hakim yang menetapkan Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ayahnya. Kerangka berpikir pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan Hak Asuh Anak (hadhanah) dalam putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhonah). Metode Penelitian yangadigunakan dalamapenelitianaini adalah metodeacontentaanalisis (analisis isi), dengan lebih focus pada pemahaman dan pendalaman dalam aspek normative dan teoritis, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak Majelis Hakim mempertibangkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Dan terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi anak yang sudah merasa nyaman di lingkungan yang sudah biasa, maka Majelis Hakim menolak untuk anak yang berusia 8 (delapan) tahun berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat selaku ibunya, dan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadhonah Tergugat selaku ayahnya. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus pokok perkara dari gugatan penggugat tersebut menggunakan landasan hukum yang bersumber pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 3) Metode penemuan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis dengan menghubungkan antara Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak