Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis berdasarkan peraturan Jaksa Agung RI pasal 819 ayat 2 nomor 006/A/Ja/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI pasal 819 ayat 2 Nomor 006/A/JA/07/2017 tugas bidang intelijen kejaksaan tinggi Jawa Barat adalah melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis tetapi dilapangan masih ada ditemukan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat yang terdapat masalah yaitu seperti jalan tol cileunyi terkendala masalah pembebasan lahan yang bersifat spot-spot dan pembayaran tanah kas desa, jalan tol bogor-ciawi masalah kekurangan dana akibat divestasi perusahaan, jalan tol cibitung permasalahan tanah dengan milik PT KAI, dan double track jawa selatan masalah realokasi anggaran dari LMAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) peran bidang intelijen kejaksaan tinggi Jawa Barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis, 2) hambatan dan solusi bagi bidang intelijen dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap bidang intelijen kejaksaan tinggi Jawa Barat. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teori peran yaitu menurut Levinson peran mencangkup norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang di dalam lingkungan masyarakat, sedangkan menurut teori pengawasan norma-norma aparat pengawas yaitu bentuk pengawasan harus mementingkan kepentingan umum dan jujur serta objektif, pengawasan mengacu kepada suatu kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengawasan harus memberikan jaminan terhadap sumberdaya serta hasil guna pekerjaan, hasil dari pengawasan diwajibkan dapat memberikan suatu umpan balik untuk perbaikan serta penyempurnaan, sedangkan menurut kaidah fiqh siyasah kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode kualitatif case study melalui pendekatan normatif empiris dengan menggunakan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) peranan bidang intelijen kejaksaan tinggi Jawa Barat telah dilakukan dengan melaksanakan tugasnya yaitu bekerjasama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pengamanan pembangunan proyek strategis, melakukan koordinasi dengan pengawas internal pemerintah berkaitan kebijakan pembangunan proyek strategis, mengadakan pendampingan hukum terkait pengawalan dan pengamanan pembangunan strategis, melakukan penyelidikan penggalangan dalam rangka pencegahan ancaman yang membahayakan proses pembangunan proyek strategis. 2) faktor penghambat dalam pembangunan strategis di Jawa Barat yaitu pengawalan dan pengamanan dilakukan apabila ada permohonan, keterbatasan anggota bidang intelijen, tumpang tindih kewenangan, kurangnya kordinasi dari pemerintah kepada bidang intelijen. 3) Berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah konsep bidang pengawasan memakai teori wilayah al hisbah. berdasarkan pemikiran Al Mawardi hisbah adalah "memerintahkan untuk berbuat kebaikan apabila kebaikan itu tidak dilakukan, serta melarang kemungkaran apabila tanda-tanda bahwa kemungkaran itu akan dilakukan